Kumpulan Berita – Presiden Joko Widodo menginstruksikan komisaris utama dan direktur utama perusahaan gas dan minyak negara Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Nicke Widyawati, untuk memantau pembangunan kilang minyak.
“Sudah 34 tahun tetapi proyek belum selesai. Saya menuntut pengawasan ketat dan pengawasan terus-menerus terhadap kemajuan tersebut,” kata Presiden hari Selasa (10/12) mengingat instruksinya selama pertemuan dengan Ahok dan Nicke di Istana Merdeka, Senin (9/12).
Masalah pada kilang minyak adalah salah satu alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai komisaris utama.
Hingga saat ini, beberapa proyek kilang minyak yang dikelola oleh Pertamina belum dipenuhi untuk diselesaikan. Kelanjutan dari Rencana Induk Pengembangan Kilang atau RDMP sebagai mandat perusahaan dianggap mengecewakan, termasuk RDMP Cilacap. Kerjasama antara Pertamina dan Saudi Aramco, yang dimulai empat tahun lalu, akan bolak-balik.
Selain kilang minyak, Presiden Jokowi menerima laporan perusahaan tentang impor minyak dan gas serta persiapan implementasi biofuel B20 dan B30.
Menurut Jokowi, implementasi biofuel diharapkan dapat mengekang impor dan menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. “Mereka [Ahok dan Nicke] akan melakukannya,” katanya.
Sebelumnya, Ahok menjabat sebagai gubernur Jakarta pada tahun 2014 sampai 2017. Namun, karena adanya kasus penisataan agama yang ditudukan kepadanya pada tahun 2017, akhirnya ia di vonis penjara selama 2 tahun. Awal tahun 2019, ia dibebaskan dari penjara.
Pada 25 November 2019, ia resmi menjadi komisaris utama PT Pertamina. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN pun sangat menginginkan Ahok untuk turun tangan dalam perusahaan negara tersebut. Erick berpendapat bahwa Pertamina membutuhkan orang seperti Ahok yang berani mengambil tindakan dan membuat gebrakan baru.