Kumpulanberita.web.id – Calon Ketua DPR Maharani berbicara tentang kelanjutan revisi UU kontroversi di masyarakat. Apalagi saat ini, demo penolakan RUU KUHP dan UU Lebih bermasalah masih berlangsung meskipun peresmian DPR dari 2019 ke periode 2024. Puan Maharani berjanji untuk mengevaluasi UU ini yang masih di ributkan oleh masyarakat. “Penundaan hukum yang kontroversi kemarin tentu saja kita akan evaluasi ulang,” kata Puan usai pelantikan di Gedung DPR.
Puan Maharani mengaku akan mendengar banyak masukan dari masyarakat dan ahli keterlambatan dan penolakan masyarakat itu. “Kemudian mendapatkan banyak umpan balik dari kursus publik ahli dan tokoh-tokoh, yang akan menunda kita pertama akan memeriksa berapa lama penundaan waktu kita,” katanya. Mantan Menko PMK ini berjanji untuk tidak akan memaksakan dan mengesahkan serta menyelesaikan pembahasan UU yang sampai saat ini bermasalah.
“Tentu kami tidak memaksakan untuk kami selesaikan kalau memang hal itu masih kontrovers,” tegasnya. Puan Maharani sudah kita ketahui terpilih menjandi anggota dewan dari PDIP dengan raihan suara caleng tertinggi di Indonesia. Puan juga berencana akan dilantik menjadi Ketua DPR RI secara sah para Oktober ini. Hal itu berdasarkan UU MD3 di mana partai pemenang pemilu berhak mendapatkan jatah kursi DPR 1.
Puan Maharani juga menyebutkan nama Wakil Ketua DPR yang akan mendampingi dirinya. Diantaranya, Wakil Ketua DPR dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Nasdem Rahmat Gobel, dan Wakil Ketua dari Golkar Aziz Syamsuddin. Sedangkan PKB belum menyerahkan nama pimpinan DPR.