Kumpulan Berita – Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Belanja dan Pendapatan Daerah se-Indonesia yang dilaksanakan pada Kamis (8/12) lalu, Bupati Meranti M Adil memohon kepada pemerintah pusat untuk stop melakukan pengeboran minyak di wilayahnya.
Permohonan ini sendiri disebabkan karena ia merasa pembagian dana bagi hasil (DBH) tambang tidak sesuai, mengingat daerahnya memiliki 222 sumur minyak sejak tahun 1973. Pada tahun 2022 sendiri sumur minyak di Kabupaten Kepulauan Meranti bertambah 13 dan rencananya di tahun 2023 akan bertambah sebanyak 19 sumur minyak.
Meskipun menjadi lokasi dari 222 sumur minyak, namun menurut Bupati Meranti hasil dari sumur minyak tersebut tidak dinikmati langsung oleh masyarakatnya. Padahal tingkat kemiskinan di pulau Meranti sangat tinggi, bahkan 25,68 persen penduduk miskin ekstrim di Riau berlokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Itu sebagian besarnya di Meranti,” ucap M Adil, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (12/12/2022).
Tingginya angka kemiskinan di wilayah ini sendiri menurut Bupati Meranti disebabkan karena minimnya manfaat yang diterima masyarakat Meranti dari pengeboran sumur minyak. Meskipun setiap harinya Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengebor minyak hingga 8.000 barel, namun pihak mereka hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp114 miliar pada tahun ini.
“Minyak Meranti besar sekali, minyak tahun ini 13 sumur tahun dibor, untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Pada 2023, satu hari targetnya 9000 barel. Kalau seandainya hasil minyak naik tapi penghasilannya menurun, saya mengharap bapak keluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti. Tidak apa-apa, kami masih bisa makan daripada uang kami dihisap,” ujar Bupati Meranti.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman menanggapi keluhan dari Bupati Meranti M Adil mengenai pembagian DBH untuk daerahnya yang dinilai terlalu kecil. Keluhan ini sendiri akan diteliti lebih lanjut oleh Tim Teknis DBH. Selain itu, Lucky juga menjelaskan bahwa pembagian DBH tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, namun juga dibagi rata ke daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
“Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang US$100 per barel, dengan rincian 85 persen ke pusat dan 15 kembali ke daerah,” ujar Luky melalui website Pemkab Meranti, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (12/12/2022).
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221212110710-532-886237/bupati-meranti-usai-sebut-kemenkeu-isi-iblis-setop-hisap-minyak-kami